Jakarta, Genzanews.com — Di era ketika informasi melesat lebih cepat dari klarifikasi, negara dituntut tidak hanya hadir, tetapi juga mampu berbicara dengan presisi.
Kesadaran itulah yang mempertemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bidang Humas Polda Metro Jaya dalam sebuah forum strategis bertajuk studi banding komunikasi publik, Kamis (2/4/2026).
Digelar di Ruang M2C Bidhumas Polda Metro Jaya, pertemuan ini terasa lebih dari sekadar agenda institusional.
Ia menjelma menjadi ruang dialektika tempat di mana pengalaman, strategi, dan tantangan komunikasi diurai dalam satu benang merah: menjaga kepercayaan publik di tengah banjir informasi.
Kabidhumas Kombes Pol. Budi Hermanto memimpin langsung jalannya diskusi, menegaskan bahwa lanskap komunikasi publik telah berubah drastis. Menurutnya, kecepatan bukan lagi keunggulan tambahan, melainkan keharusan. Namun, kecepatan tanpa akurasi justru berpotensi menjadi bumerang.
“Informasi harus faktual, berimbang, dan mudah dipahami. Di situlah kredibilitas dibangun, sekaligus dijaga,” tegasnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa media digital kini menjadi arena utama pertarungan narasi. Dalam ruang yang sama, informasi valid dan hoaks berkompetisi merebut perhatian publik.
Karena itu, institusi negara dituntut tak hanya responsif, tetapi juga strategis—mengelola arus informasi dengan sistem komunikasi satu pintu serta memperkuat soliditas internal.
Dari sisi PPATK, Ketua Tim Humas Tri Andrianto melihat pertemuan ini sebagai momentum penting untuk memperkaya perspektif.
Ia menilai pendekatan yang diterapkan Bidhumas Polda Metro Jaya memberikan gambaran konkret tentang bagaimana komunikasi publik bisa dikelola secara adaptif di tengah dinamika digital yang terus berubah.
“Kami mendapatkan banyak insight baru, terutama dalam merespons cepat tanpa kehilangan akurasi,” ujarnya.
Lebih dari sekadar pertukaran pengetahuan, forum ini menegaskan bahwa komunikasi publik kini menjadi salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan.
Bukan hanya soal menyampaikan informasi, tetapi juga membangun legitimasi, merawat transparansi, dan memastikan negara tetap relevan di mata masyarakat.
Di tengah kebisingan digital yang tak pernah benar-benar sunyi, langkah kolaboratif ini menjadi sinyal kuat, bahwa negara tidak tinggal diam.
Ia belajar, beradaptasi, dan terus menyempurnakan cara berkomunikasi agar setiap pesan yang disampaikan tidak sekadar terdengar, tetapi juga dipercaya.(Thalib)
