GENZA NEWA – Jakarta – Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam membangun ekosistem budaya dan ekonomi kreatif yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kebudayaan, Rahayu Saraswati, di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta.
Dalam dialog tersebut, Menteri Fadli menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor untuk memperkuat basis kebudayaan nasional.
Intinya adalah bagaimana membangun ekosistem budaya: ekosistem sastra, ekosistem musik, ekosistem film, dan ekosistem lainnya,” ujar Fadli Zon.
Ia menjelaskan bahwa Kementerian Kebudayaan terus mengembangkan berbagai subsektor kebudayaan, mulai dari keikutsertaan dalam festival internasional, digitalisasi koleksi budaya, hingga penguatan tata kelola museum dan lembaga kebudayaan daerah.
Sementara itu, Rahayu Saraswati menyampaikan bahwa kehadiran Kadin bertujuan untuk menyelaraskan langkah kebijakan dengan pelaku industri.
Kita ingin memastikan bahwa ada practical approach yang bisa kita lakukan. Ini persoalan bagaimana menerjemahkan kebijakan dan regulasi ke dalam langkah konkret di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi dokumen strategis nasional agar para pelaku industri kreatif memahami arah kebijakan pemerintah dan mampu berkontribusi sesuai dengan peran masing-masing.
Rahayu turut menyoroti perlunya penyelarasan peran antara Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Kalau kita lihat di negara-negara lain seperti Prancis dan Rusia, culture dan ekonomi kreatif itu berjalan beriringan sebagai satu ekosistem,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Menbud Fadli menyambut baik usulan pembentukan forum dialog bersama antara Kementerian Kebudayaan dan Kadin, yang akan menjadi wadah untuk mempertemukan penyusun kebijakan dengan pelaku industri kreatif.
Kita rancang forum FGD atau rapat koordinasi pada November mendatang untuk menyelaraskan arah kebijakan, khususnya terkait ekosistem budaya dan industri kreatif agar lebih komprehensif,” tambahnya.
Salah satu isu penting yang juga dibahas adalah perlindungan hak kekayaan intelektual (Intellectual Property/IP) terhadap aset-aset budaya Indonesia, seperti cagar budaya, manuskrip kuno, dan karya tradisional.
Kita perlu memastikan bahwa IP dari aset budaya itu diproteksi. Jangan sampai negara hanya mendapat pemasukan dari tiket, sementara pihak lain memperoleh nilai ekonominya,” tegas Rahayu Saraswati.
Menteri Fadli merespons dengan menyatakan komitmen kuat pemerintah dalam menyusun kebijakan perlindungan IP budaya nasional.
Semua yang merupakan cagar budaya nasional, IP-nya dimiliki oleh negara,” ujarnya.
Selain itu, diskusi juga mencakup peluang kerja sama internasional, seperti festival budaya, pameran, serta pemanfaatan teknologi digital (VR, gamifikasi, dan digitalisasi manuskrip kuno) untuk memperluas akses dan pelestarian budaya Indonesia. Rahayu juga menyampaikan adanya inisiatif pembentukan creative fund internasional yang dapat melibatkan Indonesia, serta rencana kolaborasi dengan perusahaan global dalam pengembangan konten budaya digital.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Ahmad Mahendra, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kebijakan Kebudayaan Masyithoh Annisa Ramadhani Alkatiri, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Industri Anindita Kusuma, serta Direktur Pengembangan Budaya Digital Andi Syamsu Rijal.
Menutup pertemuan, Menteri Fadli Zon menekankan pentingnya peran sektor swasta dalam pembangunan kebudayaan dan ekonomi kreatif nasional.
Orientasi kita juga nanti adalah ekonomi budaya dan industri budaya. Pelaku ekonomi kreatif sangat strategis dalam membangun masa depan kebudayaan Indonesia,” pungkasnya.
Kedua pihak sepakat untuk menyelenggarakan forum tindak lanjut pada November 2025, yang akan menjadi langkah konkret dalam menyusun agenda bersama serta menjawab kebutuhan strategis di sektor budaya dan industri kreatif. Melalui forum ini, Kementerian Kebudayaan berharap dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, memperjelas arah kebijakan, dan menyinergikan program nasional dengan kebutuhan para pelaku industri.
Kementerian Kebudayaan menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan budaya yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi, sekaligus menjaga warisan budaya bangsa sebagai kekuatan identitas nasional.
