GENZA NEWS.COM – JAKARTA – Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menandai periode konsolidasi penegakan hukum yang lebih tegas dan terukur. Selama 12 bulan terakhir, publik menyaksikan bagaimana arah kebijakan hukum nasional semakin konsisten menegakkan prinsip keadilan, terutama di sektor ekonomi yang selama ini kerap dianggap sulit disentuh.
Salah satu tonggak pentingnya adalah pengembalian Rp13,2 triliun ke kas negara dari perkara tindak pidana korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya. Kasus yang sempat mengguncang publik pada 2022 itu akhirnya dituntaskan lewat proses hukum yang panjang hingga ke tingkat kasasi Mahkamah Agung. Eksekusi pengembalian uang negara ini bukan hanya pencapaian hukum, tetapi juga bukti konsistensi pemerintah dalam menegakkan keadilan ekonomi tanpa pandang bulu.
Di sisi lain, aparat penegak hukum juga mulai menyentuh perkara besar lain yang melibatkan sektor strategis negara. Salah satunya, dugaan korupsi tata kelola di lingkungan kelompok usaha PT Pertamina (Persero) dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp285 triliun. Ini menunjukkan bahwa semangat penegakan hukum di era Prabowo tidak berhenti pada satu kasus, tetapi mulai merambah pada persoalan struktural yang selama ini menjadi akar kebocoran ekonomi nasional.
Konsistensi dan ketegasan inilah yang menjadi pembeda. Presiden Prabowo sejak awal menegaskan bahwa penegakan hukum ekonomi harus menembus batas pengaruh, kekuasaan, dan koneksi bisnis. Pesan “no more untouchables” yang berulang kali disampaikan dalam rapat kabinet kini menemukan bentuk konkret. Tidak ada lagi pihak yang kebal hukum, bahkan ketika pelaku memiliki kekuatan modal dan jaringan besar.
Tren penguatan hukum juga diikuti dengan Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lembaga pengawasan fiskal dan perdagangan yang kini tampak lebih sistematis. Kasus CPO misalnya, memperlihatkan bagaimana mekanisme Domestic Market Obligation (DMO) dan izin ekspor dapat dievaluasi menyeluruh untuk mencegah distorsi kebijakan serupa di masa depan.
Lebih jauh, penegakan hukum yang kuat memberi dampak psikologis dan ekonomi. Dari sisi politik, publik mulai melihat kehadiran negara yang nyata dalam melindungi kepentingan rakyat kecil. Dari sisi ekonomi, kepastian hukum menjadi faktor penting yang memperkuat kepercayaan pelaku usaha dan investor terhadap iklim bisnis nasional.
Namun, efektivitas penegakan hukum tidak berhenti pada penindakan. Ia harus berlanjut pada reformasi tata kelola dan perbaikan sistemik. Pemerintah memiliki momentum besar untuk membenahi sistem perizinan, digitalisasi pengawasan, serta transparansi data lintas kementerian agar praktik korupsi tidak menemukan celah baru.
Tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran dengan demikian dapat dibaca sebagai periode penguatan fondasi hukum dan tata kelola negara. Ketegasan dan konsistensi menjadi dua kata kunci yang menggambarkan arah baru penegakan hukum di Indonesia. Bila tren ini terus berlanjut, maka hukum tidak hanya menjadi alat penghukuman, melainkan juga pilar pembangunan, mewujudkan negara yang bersih, adil, dan berdaulat atas ekonominya sendiri
Penulis : Maykel
Editor : Maykel
