JAKARTA, Genzanews.com — Suasana hangat dan penuh keterbukaan terasa di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Kamis pagi (7/5/2026).
Sejak pagi, sejumlah wartawan yang biasa meliput isu pemasyarakatan tampak memadati area Ditjenpas untuk menghadiri agenda Coffee Morning bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi.
Dalam pertemuan santai namun sarat substansi itu, Mashudi didampingi Direktur Pengamanan dan Intelijen (Dirpamintel) Ditjenpas, Tatan Dirsan Atmaja.
Obrolan mengalir tanpa sekat. Mulai dari persoalan narkoba di lapas dan rutan, pungutan liar, fasilitas mewah bagi warga binaan tertentu, hingga kesejahteraan pegawai pemasyarakatan menjadi topik pembahasan.
“Coba kasih saya masukan tentang pemberantasan narkoba di lapas dan rutan,” ujar Mashudi kepada para wartawan, membuka diskusi secara terbuka.
Pernyataan itu langsung memancing dialog kritis. Namun alih-alih defensif, Mashudi justru terlihat santai dan responsif menerima berbagai masukan.
Dalam kesempatan tersebut, Mashudi juga memaparkan visinya soal pembinaan warga binaan berbasis produktivitas. Ia berharap setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) lapas maupun rutan ke depan memiliki unit usaha atau pabrik pembinaan yang mampu memberdayakan warga binaan secara nyata.
Menurutnya, model pembinaan seperti yang diterapkan di Lapas Tangerang terbukti efektif karena warga binaan bisa bekerja dan memperoleh penghasilan.
“Ada yang satu bulan bisa dapat Rp1,8 juta. Bayangkan. Bisa-bisa dia keluar malah nggak mau keluar,” ujar Mashudi sambil tertawa,disambut gelak tawa para wartawan.
Ia mencontohkan kondisi di Nusakambangan, di mana sejumlah warga binaan justru merasa nyaman karena memiliki aktivitas kerja produktif seperti tambak dan sektor pembinaan lainnya.
“Yang penting mereka bekerja, punya keterampilan, punya penghasilan. Jadi tidak miskin dan punya harapan hidup setelah bebas,” katanya.
Bangun Ekosistem Ekonomi di Dalam Lapas
Mashudi kemudian menjelaskan konsep besar yang tengah dibangun Ditjenpas, yakni menciptakan ekosistem ekonomi mandiri di lingkungan lapas dan rutan.
Ia mencontohkan pola kerja sama kebutuhan bahan makanan (Bama) warga binaan yang kini mulai diarahkan menjadi siklus usaha produktif. Mulai dari peternakan ayam petelur, ayam potong, perikanan hingga produksi tempe dan tahu.
“Kalau satu lapas fokus ayam petelur, lapas lain ayam potong, ada yang ikan, ada yang tempe tahu. Semua saling suplai. Jadi semua kebagian,” jelasnya.
Mashudi mengungkapkan, dalam kontrak pengadaan bahan makanan kini telah dimasukkan klausul wajib menyerap minimal lima persen hasil karya warga binaan.
“Kontrak Bama itu ada lima persen wajib mengambil hasil warga binaan. Itu sudah dituangkan dalam kontrak,” tegasnya.
Tak hanya itu, Ditjenpas juga mulai memotong rantai distribusi dengan melibatkan pengusaha lokal sebagai pengelola bahan makanan di lapas.
Soroti Gaya Hidup Pegawai dan Judi Online
Dialog kemudian bergeser pada isu kesejahteraan pegawai pemasyarakatan. Salah satu wartawan menyampaikan keresahan pegawai muda yang bercita-cita memiliki rumah, namun kerap terjebak pinjaman konsumtif.
Menanggapi hal itu, Mashudi mengaku pihaknya telah menyiapkan lahan sekitar 11 hingga 12 hektare di Cikarang untuk pembangunan rumah murah bagi pegawai pemasyarakatan.
“Rumah murah untuk pegawai sudah kita siapkan di Cikarang,” ungkapnya.
Namun ia juga mengingatkan bahaya gaya hidup konsumtif di kalangan pegawai muda, termasuk fenomena pinjaman berbasis SK yang berujung pada jeratan judi online.
“Pinjam bank besar-besar cuma buat beli motor atau mobil, akhirnya masuk judi online. Kerja jadi nggak bagus,” katanya serius.
Mashudi bahkan mengaku rutin melakukan kontrol terhadap kondisi finansial pegawai melalui koordinasi dengan pihak bank.
“Kita panggil, kita tanya dari hati ke hati. Direktur wajib peduli terhadap anak buahnya,” ujarnya.
Program MBG Serap Warga Binaan
Salah satu pembahasan paling menarik adalah soal program MBG yang kini mulai dikembangkan di lapas dan rutan.
Mashudi menjelaskan, program tersebut memanfaatkan lahan idle di lingkungan pemasyarakatan untuk kegiatan produktif yang melibatkan warga binaan.
Menurutnya, program MBG pertama kali dijalankan di Lapas Sukamiskin sebelum berkembang ke berbagai daerah lain.
“Sekarang sudah ada sekitar 70 titik MBG di lapas dan rutan,” ungkapnya.
Dalam setiap titik MBG, kata Mashudi, sekitar 20 warga binaan dilibatkan bekerja sesuai hasil asesmen kemampuan dan minat masing-masing.
“Ada yang memang punya kemampuan memasak, ada yang kerajinan, ada yang bidang lain. Semua berdasarkan asesmen,” jelasnya.
Warga binaan yang bekerja juga memperoleh premi atau penghasilan yang langsung masuk ke rekening masing-masing.
“Sudah berkelakuan baik, lolos asesmen, baru bisa ikut,” katanya.
Mashudi menegaskan program tersebut juga melibatkan warga binaan perempuan dan tidak hanya terbatas pada lapas laki-laki.
“Semua kita libatkan, termasuk lapas perempuan,” tutup Mashudi. (Thalib)
